Mengupas risiko kebijakan penghapusan kuota impor bagi produk lokal dan strategi perlindungan.
Penghapusan Kuota Impor: Ancaman atau Peluang?
Pemerintah Indonesia tengah dihadapkan pada dilema besar setelah Amerika Serikat memutuskan untuk mengenakan tarif impor resiprokal kepada beberapa negara, termasuk Indonesia. Tarif baru sebesar 32 persen ini memaksa Indonesia untuk mempertimbangkan langkah-langkah strategis, salah satunya dengan menawarkan peningkatan volume impor dari AS. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ahli dan pelaku industri lokal.
Prof. Subejo, seorang Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, menyoroti risiko besar dari kebijakan penghapusan kuota impor ini. Awalnya, pemerintah berencana untuk menghentikan impor pangan demi meningkatkan swasembada dan kesejahteraan petani lokal. Namun, dengan menghapus kuota impor, produk asing akan lebih mudah masuk dan bersaing dengan produk lokal yang harganya lebih tinggi.
Perlindungan Produk Lokal: Belajar dari Negara Lain
Subejo mencontohkan Jepang yang berhasil melindungi produk lokalnya dengan regulasi ketat terhadap impor beras. Ia menekankan pentingnya regulasi yang melindungi produk lokal agar tetap dapat bersaing di pasar. Tanpa regulasi yang tepat, produk lokal akan kalah bersaing dengan produk asing yang lebih murah.
Tujuan utama dari kuota impor adalah untuk menyeimbangkan kekurangan pasokan produksi dalam negeri atau mendatangkan bahan yang tidak dapat diproduksi secara lokal. Jika produk impor masuk tanpa regulasi, ekonomi Indonesia bisa terancam. Misalnya, beras Thailand yang lebih murah Rp1.000,00 dibandingkan beras lokal akan lebih dipilih oleh konsumen.
Namun, tidak semua impor berdampak negatif. Kehadiran komoditas yang tidak dapat diproduksi di Indonesia, seperti gandum, bisa menjadi peluang. Ini menciptakan kompetisi yang sehat dan menguntungkan produksi dalam negeri jika diatur dengan baik.
Subejo menyarankan agar kebijakan impor disesuaikan dengan kebutuhan komoditasnya. Penting untuk memproteksi petani dan komoditas lokal melalui penetapan harga pokok pembelian yang efektif. Kebijakan pertanian juga bisa ditempuh dengan hilirisasi, seperti membangun pabrik saus atau pengeringan cabai, agar produk bisa diolah dan diindustrikan.
Sebelum menghapus kuota impor, pemerintah sebaiknya melakukan kajian mendalam mengenai produk dan impor yang akan dilakukan. Proses ini harus dipikirkan secara matang agar kebijakan yang diambil tidak merugikan pertanian nasional. Ide baik harus diimplementasikan dengan hati-hati agar tidak menghancurkan sektor pertanian yang sudah ada.
