Kerja sama pemerintah dan badan usaha penting untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Sektor konstruksi Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, mencapai sekitar 9,9 persen pada tahun 2023. Ini menjadikannya sebagai sektor terbesar kelima dalam perekonomian Indonesia. Namun, kebutuhan investasi di sektor infrastruktur sangat besar dan tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh anggaran negara. Oleh karena itu, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan pendanaan ini.
Peran KPBU dalam Pembangunan Infrastruktur
Dalam webinar bertajuk 'Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Infrastruktur Transportasi', yang diadakan pada 23 April, peran KPBU dibahas sebagai solusi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Webinar ini diinisiasi oleh Pustral UGM dan PT Hutama Karya (Persero), menghadirkan berbagai pembicara ahli.
Ikaputra, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, menyatakan bahwa KPBU memungkinkan pembagian tanggung jawab dalam pendanaan, desain, konstruksi, hingga pemeliharaan infrastruktur secara lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti pembebasan lahan dan alokasi risiko.
Reynaldi Hermansjah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menekankan peran strategis SMI dalam pendanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi. SMI telah mendampingi 30 proyek KPBU dengan total nilai proyek mencapai sekitar Rp 125 triliun, termasuk proyek jalan tol dan transportasi perkotaan.
Strategi Pendanaan dan Investasi
Andry Setiawan dari Indonesia Investment Authority (INA) membahas pengelolaan dana investasi untuk menarik partisipasi internasional. INA telah menyalurkan lebih dari 45 triliun rupiah ke berbagai BUMN untuk mendukung capital recycling dan membiayai proyek baru di sektor energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, jalan tol, dan pelabuhan.
Eka Setya Adrianto dari PT Hutama Karya (Persero) memaparkan strategi pengelolaan pendanaan dan kerja sama pengembangan proyek infrastruktur. Hutama Karya telah bertransformasi dari perusahaan jasa konstruksi menjadi pengembang infrastruktur nasional, berkontribusi dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
JTTS, dengan panjang ±2.854 km dan nilai investasi sekitar 624 triliun rupiah, telah terbangun 1.064 km tol hingga Maret 2025. Meskipun layak secara ekonomi, JTTS memerlukan skema pendanaan campuran seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) dan asset recycling untuk mencapai kelayakan finansial.
Keberhasilan proyek JTTS tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah Sumatera tetapi juga menjadi contoh penting bagaimana infrastruktur dapat dioptimalkan melalui sinergi antara BUMN, kebijakan negara, dan inovasi pendanaan.
Dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur, diperlukan model inovatif, kerangka hukum, dan skema pembiayaan yang tepat. Dokumen prastudi kelayakan yang kredibel dan alokasi risiko optimal menjadi kunci keberhasilan KPBU.
Partisipasi swasta dan komitmen pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan badan usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dapat tercapai, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan layanan bagi masyarakat.
Melalui kerja sama yang solid, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan infrastruktur dan mencapai target pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan yang signifikan sesuai dengan RPJMN 2025–2029.
You Might Also Like
