Pentingnya komunikasi publik yang efektif dari pemerintah untuk menghindari kontroversi.
Pemerintah sering kali menjadi sorotan karena komunikasi publik yang kurang efektif. Sebagai entitas yang seharusnya menenangkan publik, komunikasi politik pemerintah idealnya tidak menambah kegaduhan. Penting bagi pemerintah untuk mengedepankan diplomasi publik dengan strategi yang merangkul berbagai pihak.
Pentingnya Diplomasi Publik
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, Ph.D, menilai bahwa pola komunikasi politik yang dibangun oleh Staf Komunikasi Kepresidenan terlalu defensif dan argumentatif. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kepercayaan publik. Pendekatan yang dilakukan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat mengomentari insiden pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo, dinilai masih mirip dengan gaya komunikasi kampanye.
Komunikasi di lingkungan kepresidenan seharusnya lebih mengedepankan diplomasi publik dan strategi yang dapat merangkul berbagai pihak. Jika komunikasi pemerintah terus-menerus bersifat defensif, bahkan sampai menyalahkan dan mengecilkan pihak lain, ini bisa memunculkan sentimen negatif terhadap pemerintahan Prabowo. Ini bisa menjadi bumerang bagi dukungan publik.
Strategi Komunikasi yang Lebih Responsif
Sebagai solusi, strategi komunikasi pemerintah harus lebih responsif, tematik, dan empatik. Penting untuk menghindari komunikasi yang berpotensi menimbulkan kontroversi dan mendorong adanya strategi komunikasi yang lebih mengakar. Bukan hanya sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap publik.
Nyarwi mengingatkan bahwa jika pola komunikasi seperti ini tidak diperbaiki, kejadian serupa dapat terulang dan semakin merugikan citra pemerintah. Apalagi Presiden Prabowo terkait janjinya saat diundang ke Dewan Pers semasa menjadi calon presiden yang menyatakan akan menjaga kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi.
Dalam beberapa pernyataan, Prabowo menyebut pers sebagai mitra kritis yang diperlukan dalam mengawal pemerintahan. Komunikasi politik pemerintahan saat ini seharusnya selaras dengan prinsip yang pernah disampaikan oleh Prabowo, bukan justru menciptakan kesan yang bertolak belakang.
Pemerintah seharusnya lebih menekankan posisi sebagai pelindung kebebasan pers daripada sekadar merespons dengan guyonan yang bisa memicu perdebatan publik. Publik membutuhkan pernyataan yang memberi ketenangan, bukan mendorong kontroversi.
Sepanjang pengamatan Nyarwi, belum ada standar komunikasi yang jelas dan terstruktur di kantor komunikasi tersebut. Yang lebih menonjol justru gaya komunikasi individu, bukan pendekatan kelembagaan yang solid. Kita belum melihat gaya komunikasi yang khas dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Yang tampak justru gaya perorangan pejabatnya. Seharusnya komunikasi mereka lebih elegan dan terintegrasi dengan strategi komunikasi pemerintahan Prabowo.
