Pembatasan distribusi selama 16 hari meningkatkan biaya logistik di Indonesia. Pelajari dampaknya dan solusi potensial.
Biaya logistik di Indonesia masih menjadi tantangan besar dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya logistik pada tahun 2023 mencapai 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai perbandingan, pada tahun 2018, Bank Dunia mencatat biaya logistik di Indonesia sebesar 23,8 persen.
Pada tahun 2025, kebijakan pembatasan mobilitas angkutan barang selama periode mudik dan balik Lebaran dari 24 Maret hingga 8 April diberlakukan untuk menjamin keselamatan pemudik. Namun, kebijakan ini berdampak pada peningkatan biaya logistik. Meskipun perusahaan angkutan barang masih dapat beroperasi, mereka harus memenuhi persyaratan teknis terkait daya angkut, dimensi kendaraan, dan dokumen angkutan.
Pentingnya Kebijakan yang Tepat
Ir. Joewono Soemardjito, ST, M.Si., peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya kebijakan pembatasan operasional yang tepat. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap pelaku usaha. Masukan dari pelaku usaha jasa logistik dan distribusi barang sangat penting untuk mengantisipasi dampak signifikan pada biaya operasional mereka.
Sebelum kebijakan diterapkan, Joewono menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap ketersediaan barang, terutama bahan kebutuhan pokok, untuk memastikan pasokan tetap aman. Selain itu, keseimbangan pasokan dan permintaan di tingkat konsumen harus dijaga selama masa pembatasan.
Kolaborasi dan Solusi
Karakteristik geografis Indonesia yang berupa kepulauan membuat keterkaitan antar daerah dalam hal pasokan dan permintaan barang sangat penting. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha harus dilakukan dengan baik. Perencanaan distribusi yang matang di tingkat perusahaan juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan supply-demand.
Joewono juga menyarankan pemberian insentif untuk menjaga harga komoditas dan biaya operasional bagi pelaku usaha. Insentif ini bisa berupa fasilitas gudang di tingkat daerah untuk memastikan pasokan tetap terjaga selama masa pembatasan.
Alternatif lain yang diusulkan adalah pembatasan operasional berbasis waktu, seperti pembatasan jam operasional atau penggunaan armada dengan muatan terbatas. Hal ini dapat mengurangi konflik lalu lintas dengan kendaraan penumpang.
Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang baik, diharapkan dampak pembatasan distribusi dapat diminimalisir, dan biaya logistik dapat dikendalikan. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
