Mengupas tantangan polarisasi global dan strategi mitigasi untuk menciptakan kerja sama lintas kelompok.
Banyak negara di dunia saat ini tengah menghadapi berbagai ketegangan baik dalam skala nasional maupun global. Perang dagang yang diprakarsai oleh Kebijakan Tarif Trump, disrupsi rantai pasok global, serta peningkatan otoritarianisme dan konflik bernuansa politik dan agama menjadi pemicu utama. Oleh karena itu, komunikasi lintas kelompok dianggap menjadi kunci untuk menghadapi dampak negatif polarisasi dan mendorong kerja sama yang lebih sehat.
Polarisasi dan Tantangan Global
Konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM membahas empat klaster utama soal isu polarisasi yaitu, Polarisasi Berbasis Agama; Polarisasi dan Keadilan Lingkungan; Gender, Polarisasi, dan Keadilan Sosial; serta Inklusi Digital bagi Kelompok Minoritas.
Dicky Sofjan, MA, MPP., Ph.D., selaku Dosen ICRS, menekankan pentingnya mitigasi gejala polarisasi di masyarakat dengan kebijakan publik yang strategis. Sementara Dr. Zainal Abidin Bagir, aktivis HAM dan Kebebasan Beragama, menyoroti penggunaan agama sebagai alat politik yang memperdalam perpecahan sosial.
Dalam Talkshow bertajuk “Polarization and Its Discontent in The Global South”, Daniel Medina dari Institute for Integrated Transitions, Kolombia, menyebut polarisasi sebagai hyper problem yang memperparah penyelesaian konflik lain. Polarisasi dapat menimbulkan imobilitas sosial dan memperlebar jurang ketidaksetaraan.
Strategi Mitigasi Polarisasi
Ana Carolina Evangelista dari Instituto de Estudos da Religião (ISER) Brasil menyoroti radikalisasi politik di Brasil yang menyebabkan polarisasi. Diskursus politik yang mengandung intoleransi terhadap perbedaan semakin memperkuat polarisasi antar-ideologi.
Nicholas Adams dari University of Birmingham, Inggris, memperkenalkan konsep “cui bono” (siapa yang diuntungkan) dalam konteks polarisasi. Ia menyoroti bahwa polarisasi sering kali dibuat oleh aktor-aktor tertentu dan bersifat artifisial.
Peneliti IMAN Research, Malaysia, Nurhuda Ramly, menjelaskan dinamika antar etnis dan agama di Malaysia. Islamisasi politik sebagai contoh polarisasi etnik-agama menyebabkan ketegangan dengan komunitas non-Muslim. Kebijakan baru seperti larangan simbol-simbol agama minoritas dalam acara publik memperburuk situasi.
Dengan munculnya kementerian agama nasional yang mengatur berbagai aspek kehidupan, kelompok non-Muslim merasa terpinggirkan. Narasi kebencian terhadap minoritas bisa dengan mudah disebarkan oleh aktor politik untuk meraih dukungan pemilih mayoritas.
Komunikasi lintas kelompok dan narasi keagamaan yang inklusif diharapkan dapat menjadi penawar konflik identitas. Kerja sama lintas agama dan etnis perlu diperkuat untuk mengatasi polarisasi yang ada.
Strategi mitigasi polarisasi harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas agama. Kebijakan yang inklusif dan adil dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.
Dalam menghadapi tantangan polarisasi global, penting untuk terus mendorong dialog dan kerja sama antar kelompok. Dengan demikian, kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan sosial.
