Perkembangan demokrasi turut meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat boleh mengorganisasikan diri untuk ikut sertadalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Dalam kondisi seperti ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dengan ideologi atau dasar negara RI yaitu Pancasila.
Pengertian Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin yaitu sebuah sistem demokrasi yang di mana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada satu pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan Presiden Soekarno di dalam pembukaan sidang konstituante pada 10 November 1956.
Masa demokrasi terpimpin (1957-1965) dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri.
Namun begitu, penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dibubarkannya badan konstituante dan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila ke empat pancasila.
Tujuan Demokrasi Terpimpin
1. Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil warisan masa demokrasi Parlementer atau Liberal menjadi lebih stabil.
2. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi Parlementer atau Liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.
Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin
Ciri-ciri demokrasi terpimpin sebagai berikut :
1. Dominasi Kekuasaan Presiden
Dalam sistem demokrasi terpimpin menganut asas presidensil. Asas yang mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi.
Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin sejak Dekrit 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah presiden Soekarno pada masa itu.
Hal ini memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja kabinet. Presiden yang memimpin segalapergerakan pemerintahan sehingga dapat dengan mudah menyingkirkan peran- peran yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya,terutama dalam bidang politik.
2. Peran Partai Politik Dibatasi
Memudarnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengakibatkan pudarnya peran parpol saat itu.
Keberadaan partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi jabatan di pemerintahan, melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan presiden.
Maka dapat diartikan peran partai politik hanya akan segaris dengan keputusan presiden tanpa adanya inovasi dalam pergerakan pemerintahan.
3. Peran Militer Semakin Kuat
Perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan yang sekaligus menjadi dwi fungsi peran pemerintahan. Kekuatan Angkatan Bersenjata pada masa ini sangat memiliki kekuasaaan yang tinggi.
Bahkan lembaga pemerintahan berada dibawah komando kemiliteran. Militer telah terlibat dalam pergolakan politik domestik karena adanya dwifungsi ABRI. Hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 1958 yang mengakibatkan perubahan signifikan bagi popularitas militer Indonesia.
4. Berkembangnya Paham Komunisme
Partai Komunis Indonesia mengalami perubahan dominan pada masa demokrasi terpimpin. Hal tersebut disebabkan adanya hubungan timbal balik antara presiden Soekarno dengan PKI.
Hubungan tersebut terjadi karena popularitas Soekarno yang sedang naik dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memperoleh massa.
Dukungan ketika MPRS menobatkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup pun diberikan oleh PKI. Dengan hubungan baik tersebut tidak heran apabila paham komunis menjadi berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia.
5. Anti Kebebasan Pers
Pers berperan penting dalam sebuah negara sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik. Namun, pada masa demokrasi terpimpin kebebasan mengemukakan pendapat bagi insan pers mulai dibatasi oleh oknum-oknum pendukung pemerintah dalam hal ini presiden yang berkuasa.
Kebijakan itu menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka mulai menutup diri bahkan tidak jarang beberapa surat kabar tidak berani beredar di masyarakat karena takut dicekal.
6. Sentralisasi Pihak Pusat
Pelaksanaan demokrasi terpimpin juga mengalami penyimpangan dalam perkembangannya sehingga menimbulkan gesekan situasi politik di Indonesia. Penyimpangan tersebut antara lain :
• Hak dasar sebagai warga negara Indonesia tidak dianggap dan tidak ada jaminan yang kuat di dalamnya.
• Kebebasan berpendapat terutama oleh pers kian dibatasi sehingga banyak media massa yang tidak berani menerbitkan pemikirannya.
• Sistem kepartaian tidak jelas kemana arahnya.
• Peran partai politik melemah seiring dengan kepentingan yang tidak sejalan.
• Adanya sentralisasi kekuasaan oleh pusat dan daerah.
• Pusat berkuasa sepenuhnya dalam sistem pemerintahan sehingga muncul kesenjangan.
Stabilitas dan Dampak Politik Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer atau Liberal menjadi lebih mantap atau stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer atau Liberal.
Hal ini disebabkan karena pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.
Dampaknya yaitu penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).
