Mega korupsi Pertamina merugikan negara triliunan rupiah. Pengamat UGM sarankan langkah bersih-bersih.
Menguak Mega Korupsi Pertamina
Kasus mega korupsi di tubuh Pertamina telah menjadi sorotan publik. Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, MBA, mengungkapkan bahwa korupsi ini merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun per tahun selama lima tahun terakhir. Modus yang digunakan mencakup markup impor minyak mentah, impor BBM, dan pengapalan impor minyak mentah dan BBM.
Perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Pertamina mengenai kebenaran blending justru memperkeruh situasi. Dr. Fahmy menilai, jika konsumen Pertamax beralih ke SPBU asing atau dari Pertamax ke Pertalite, beban APBN untuk subsidi BBM bisa membengkak. Oleh karena itu, Pertamina harus segera menghentikan penyangkalan terhadap temuan Kejaksaan Agung yang dianggap kontra-produktif.
Langkah Bersih-Bersih yang Diperlukan
Menurut Dr. Fahmy, Kejaksaan Agung harus tetap fokus pada penanganan dugaan mega korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi Pertamina dan perusahaan swasta, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
Dr. Fahmy juga menekankan perlunya pembersihan besar-besaran terhadap semua pihak yang terkait dengan mafia migas di Pertamina dan kementerian terkait. Ini termasuk mengatasi backing kuat yang selama ini melindungi mafia migas, seperti yang pernah diungkapkan Dahlan Iskan saat menjabat sebagai Menteri BUMN.
Langkah bersih-bersih ini tidak hanya penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pertamina, tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan ini dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel di masa depan.
Dengan adanya langkah-langkah tegas dan komitmen dari semua pihak terkait, diharapkan Pertamina dapat kembali menjadi perusahaan yang bersih dan berkontribusi positif bagi perekonomian nasional.
