Riset menunjukkan banyak pekerja migran Indonesia mengalami gangguan perkawinan, berdampak pada keluarga.
Fenomena Gangguan Perkawinan di Kalangan Pekerja Migran
Menjadi pekerja migran di luar negeri sering kali dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Namun, meskipun disebut sebagai pahlawan devisa, banyak dari mereka yang menghadapi tantangan berat, termasuk gangguan perkawinan. Penelitian dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada dan CHAMPSEA menunjukkan bahwa banyak rumah tangga migran Indonesia mengalami ketidakstabilan. Prof. Dr. Sukamdi, M.Sc., mengungkapkan bahwa meskipun remitan membantu ekonomi keluarga, banyak pekerja migran yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
Menurut Sukamdi, salah satu dampak signifikan dari migrasi adalah meningkatnya kasus perceraian. Jarak dan waktu yang lama terpisah dari keluarga menyebabkan keharmonisan sulit terjaga. Anak-anak dari rumah tangga migran sering kali menjadi korban, mengalami masalah kesehatan mental seperti gejala emosional dan perilaku nakal.
Perlunya Perlindungan dan Perubahan Persepsi
Data menunjukkan bahwa banyak pekerja migran berangkat dengan dokumen tidak resmi, sering kali akibat janji palsu dari calon majikan. Prof. Lucy Jordan dari CHAMSEA menyatakan bahwa riset di Ponorogo menunjukkan perubahan cara berpikir masyarakat tentang migrasi. Banyak yang kini tidak lagi melihat migrasi sebagai solusi kemiskinan.
Dr. Ely Susanto dari UGM menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran. Berdasarkan data BP2MI, dari Januari hingga Agustus 2024, terdapat 207.090 pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, mayoritas perempuan. Pemerintah diharapkan dapat melindungi tidak hanya pekerja migran tetapi juga keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak.
Kasus gangguan perkawinan di kalangan pekerja migran menjadi isu penting yang perlu perhatian serius. Tujuan awal untuk kesejahteraan tidak boleh berakhir dengan trauma bagi anak-anak yang ditinggalkan.
