Jumlah OMS di Indonesia menurun drastis akibat minimnya sumber pembiayaan. Temukan tantangan dan solusi untuk keberlanjutan OMS.
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari reformasi pemilu hingga kesetaraan gender, OMS berperan aktif dalam mendorong perubahan positif. Namun, saat ini, jumlah OMS mengalami penurunan drastis. Dari lebih dari 300 ribu organisasi pada masa awal reformasi, kini jumlahnya tidak mencapai 8.000 unit. Apa yang sebenarnya terjadi?
Penyebab Penurunan Jumlah OMS
Menurut Prof. Dr. Amalinda Savirani, M.A., penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya dukungan pendanaan dari organisasi donor internasional. Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, ia menjelaskan bahwa Indonesia yang kini berstatus Middle Income Country tidak lagi menjadi prioritas bantuan internasional.
Salah satu ciri khas OMS di Indonesia adalah ketergantungan yang tinggi pada pendanaan dari lembaga donor internasional, yang bisa mencapai 85%. Ketergantungan ini menyebabkan kesulitan dalam keberlanjutan program-program OMS dalam jangka panjang.
Alternatif Pembiayaan dan Tantangan
Amalinda mengidentifikasi empat sumber pembiayaan OMS di Indonesia: lembaga donor, iuran anggota, donasi individual tak terikat, dan mobilisasi publik insidental. Selain itu, ada juga sumber pembiayaan dari negara. Namun, dengan menyusutnya dukungan donor internasional, OMS harus mencari alternatif lain.
Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan OMS adalah mencari pembiayaan dari negara, masyarakat ekonomi, merancang sumber pembiayaan mandiri melalui unit usaha, dan meradikalisasi gerakan berbasis kerelawanan. Namun, setiap opsi memiliki risiko masing-masing.
Misalnya, mendirikan unit bisnis atau usaha sosial (social enterprises) bisa menjadi solusi untuk diversifikasi pendanaan. Model ini bertujuan mendorong keberlanjutan OMS dengan memperkuat kemampuan keuangan mereka. Namun, ada risiko bahwa OMS bisa terjebak menjadi agen kapitalis jika terlalu fokus pada profit making.
Amalinda menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara profit making dan civic making. Profit harus menjadi instrumen untuk memperkuat gerakan sosial, bukan tujuan utama.
Di tengah krisis pendanaan yang dihadapi OMS, mendirikan usaha sosial bisa menjadi cara untuk mengembalikan semangat koperasi sebagai alat gerakan. Namun, ini juga bisa dianggap kurang radikal dan berpotensi menyimpang dari ideologi gerakan sosial.
Oleh karena itu, OMS perlu terus beradaptasi dengan perubahan lanskap ekonomi dan sosial. Krisis ini mungkin akan mengubah wajah OMS di Indonesia dan dunia, dengan proses decentering dan pengecilan skala.
Namun, meskipun menghadapi tantangan besar, kematian OMS bukanlah opsi. Matinya OMS bisa berarti matinya demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi OMS untuk terus mencari cara inovatif untuk bertahan dan berkembang.
