Kondisi jaringan irigasi yang rusak dapat mengancam target swasembada pangan Indonesia.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berdampak luas, termasuk pada pemangkasan anggaran infrastruktur. Dari Rp110,95 triliun menjadi Rp81,38 triliun, pemangkasan ini memengaruhi proyek-proyek penting seperti pembangunan bendungan dan saluran irigasi.
Bendungan berperan penting dalam sektor pertanian, menyimpan air di musim hujan untuk digunakan saat kemarau. Ini memastikan ketersediaan air sepanjang tahun, memungkinkan peningkatan musim tanam dan perluasan lahan pertanian, yang pada akhirnya meningkatkan produksi pangan. Namun, jika pembangunan bendungan dihentikan demi efisiensi anggaran, target swasembada pangan bisa terancam.
Pentingnya Irigasi yang Baik untuk Pertanian
Endita Prima Ari Pratiwi, S.T., M.Eng, Ph.D., dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM, menyoroti masalah ini. Menurutnya, meski tanpa pemangkasan, anggaran irigasi sudah terbatas. Banyak saluran irigasi dalam kondisi rusak, mungkin karena anggaran kurang. Pemotongan anggaran bisa efisien jika tepat sasaran, tetapi alokasi untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur irigasi harus tetap prioritas.
Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2015 menyebutkan Indonesia memiliki daerah irigasi seluas 9,14 juta hektar. Meski luas ini berubah karena perubahan tata guna lahan dan urbanisasi, ada juga pengembangan daerah irigasi. Sekitar 1 juta hektar lahan pertanian produktif telah beralih fungsi karena urbanisasi, sementara target RPJMN 2019-2024 adalah pembukaan 1 juta hektar daerah irigasi baru.
Tantangan dalam Pengelolaan Irigasi
Data Kementerian PUPR tahun 2014 menunjukkan jaringan irigasi pusat dalam kondisi baik sekitar 77%, tetapi lebih dari separuh jaringan irigasi yang dikelola pemerintah daerah rusak. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh kemampuan anggaran pemerintah daerah yang tidak sekuat pusat.
Endita mengkhawatirkan jika anggaran Kementerian yang dipotong adalah untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur, maka semakin banyak jaringan irigasi yang rusak dan tidak terawat. Akibatnya, air tidak bisa sampai ke lahan pertanian, menurunkan produksi pertanian.
Di tengah pengurangan anggaran, selain perbaikan dan penambahan jaringan irigasi, penguatan teknologi pertanian seperti modernisasi irigasi sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Namun, modernisasi membutuhkan infrastruktur irigasi yang memadai dan anggaran signifikan.
Langkah mendesak adalah menyelesaikan masalah sosial seperti memperbaiki tata kelola dan kepastian hukum di bidang irigasi. Kendala sosial dan non-teknis sering menjadi hambatan dalam mewujudkan jaringan irigasi yang efisien, sehingga perbaikan di aspek ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi produktivitas pertanian.
