Pemangkasan anggaran berdampak besar pada pembangunan desa dan kesejahteraan petani.
Pemangkasan Anggaran dan Implikasinya
Pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto, terutama pada Kementerian Pertanian dan Kemendes PDT, menimbulkan kekhawatiran besar. Anggaran Kementerian Pertanian dipotong sebesar Rp10,28 triliun dari total pagu awal Rp29,3 triliun, sementara Kemendes PDT mengalami pemotongan sebesar Rp772 miliar dari total pagu Rp2,19 triliun. Menurut Prof. Dr. Bambang Hudayana, Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, langkah ini berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan petani yang sangat bergantung pada sektor pertanian.
Sektor pertanian memerlukan dukungan anggaran besar, terutama untuk tanaman pangan dan hortikultura. Dengan berkurangnya subsidi dan dukungan pemerintah, akses petani terhadap pupuk, bibit, dan obat-obatan pertanian menjadi semakin sulit. Bambang menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap ketersediaan sarana prasarana pertanian, seperti irigasi dan infrastruktur pendukung yang sangat krusial.
Tantangan Tambahan bagi Sektor Pertanian
Selain itu, sektor pertanian menghadapi tantangan berat di tengah perubahan iklim dan fluktuasi pasar global. Beberapa negara produsen pangan mulai membatasi ekspor akibat ketegangan geopolitik dan krisis iklim. Kondisi ini dapat berujung pada meningkatnya impor pangan yang justru membebani perekonomian nasional. Jika produksi dalam negeri kurang dan kita harus impor, tetapi barangnya tidak tersedia, ini akan sangat berbahaya bagi Indonesia.
Imbas pemangkasan anggaran juga menyentuh program penguatan ekonomi desa yang selama ini berjalan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Banyak Bumdes berpotensi kehilangan pendampingan dan pembinaan, padahal banyak desa mulai berkembang dengan sektor ekonominya sendiri, seperti pengolahan sampah dan desa wisata. Jika anggaran pendampingan berkurang, desa-desa ini bisa kehilangan daya saingnya.
Bambang mengusulkan agar pemotongan anggaran tidak dilakukan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil. Ia mendorong pemerintah mencari solusi yang lebih berpihak pada petani dan desa, seperti memperkuat inovasi lokal, memberikan insentif bagi usaha berbasis desa, serta memastikan alokasi dana tetap mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan. Jangan sampai pembangunan desa dan pertanian menjadi sektor yang dikorbankan, karena dampaknya bisa berkepanjangan bagi stabilitas ekonomi dan sosial.
