Pemangkasan anggaran berdampak pada pelayanan publik. Pakar UGM minta evaluasi ulang dan gaya hidup pejabat lebih hemat.
Efisiensi Anggaran dan Dampaknya pada Pelayanan Publik
Pemerintahan Prabowo-Gibran kini tengah berupaya melakukan penghematan besar-besaran dengan memangkas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, kebijakan ini menuai sorotan tajam karena berpotensi mengganggu pelayanan publik. Menurut Guru Besar UGM Bidang Manajemen Kebijakan Publik, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P., pemangkasan ini cenderung timpang dan berdampak pada sektor-sektor mendasar.
Prof. Wahyudi menyoroti bahwa kementerian strategis seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan terkena pemotongan anggaran. Sementara itu, Kementerian Pertahanan lolos dari pemangkasan, bahkan pembelian alutsista tetap berjalan. Menurutnya, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat.
Pentingnya Evaluasi Ulang dan Gaya Hidup Hemat
Wahyudi menekankan pentingnya evaluasi ulang terhadap kebijakan efisiensi ini. Ia mengungkapkan bahwa kabinet yang membengkak menyedot anggaran besar, dengan tunjangan menteri dan wakil menteri yang hampir setara. Ia mencontohkan bahwa banyak staf khusus tidak berhubungan langsung dengan misi kementerian, sehingga tidak selalu meningkatkan kinerja pemerintahan.
Meski demikian, Wahyudi setuju dengan pemotongan anggaran pada pos yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti perjalanan dinas yang tidak perlu dan renovasi gedung yang masih layak. Namun, ia mengingatkan bahwa pemangkasan di sektor vital seperti kesehatan dapat berdampak buruk pada masyarakat.
Wahyudi menegaskan bahwa kebijakan penghematan harus bersifat kolektif dan tidak timpang sebelah. Pejabat pemerintahan harus memberikan contoh berhemat kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa gaya hidup boros pejabat dapat menyakiti hati rakyat yang tengah menghadapi situasi sulit.
Wahyudi yakin bahwa rakyat akan memahami perlunya penghematan jika pemerintah serius dan berkomitmen untuk tidak bermewah-mewah. Dengan demikian, kebijakan penghematan anggaran dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.
