Sinergi Pemerintah dan BI: Kunci Stabilitas Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

image

Ekonom UGM menyerukan sinergi antara pemerintah dan BI untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Ketidakpastian Global dan Dampaknya pada Ekonomi Indonesia

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan tarif dari pemerintahan Trump telah menimbulkan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers virtual hasil Rapat Dewan Gubernur BI April 2025, menyoroti bahwa kebijakan tarif resiprokal AS dan retaliasi dari China meningkatkan ketidakpastian, memicu fragmentasi ekonomi global, dan menurunkan volume perdagangan dunia.

Ekonom FEB UGM, Muhammad Edhie Purnawan, M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa ketidakpastian global ini berdampak pada ekonomi Indonesia melalui geopolitik, proteksionisme, dan volatilitas pasar keuangan. Ini melemahkan rupiah, mengancam ekspor, dan menekan daya beli masyarakat.

Strategi Menghadapi Tantangan Ekonomi

Penguatan dolar AS akibat kebijakan The Fed meningkatkan beban utang luar negeri dan harga impor. Meskipun BI-Rate 5,75% membantu stabilitas keuangan, sektor perbankan menghadapi tantangan berat dengan aset Rp 12.000 triliun yang tengah menghadapi disrupsi digital, tekanan likuiditas, dan risiko kredit.

Bank harus berinovasi untuk memperkuat likuiditas dan mengelola risiko secara cerdas guna mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi menuju visi 2045. Fintech menggerus pangsa pasar karena konsumen milenial menginginkan layanan cepat dan murah. Bank perlu investasi besar pada teknologi seperti open banking dan AI, sambil melindungi diri dari ancaman siber.

Tekanan likuiditas muncul akibat aliran modal keluar karena suku bunga global tinggi dan konflik energi, yang melemahkan rupiah dan marjin keuntungan. Menurut Edhie, langkah konkret yang perlu dilakukan BI dan pemerintah adalah menjaga stabilitas dan mendorong kesejahteraan melalui koordinasi moneter-fiskal, ketahanan pangan, digitalisasi UMKM, dan diplomasi ekonomi.

BI perlu mempertahankan BI-Rate 5,75% dan operasi pasar terbuka untuk stabilisasi rupiah, serta menjaga rasio nilai kredit dan pembiayaan. Ekonomi dan perbankan menjadi pilar ketangguhan, mendorong kesejahteraan dengan kekuatan lokal dan kerja keras, seperti petani yang inovatif dan ilmuwan yang meningkatkan produktivitas.

Pemerintah dan BI perlu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga harga tetap terkendali dan pertumbuhan stabil, didukung kebijakan moneter bijak dan anggaran negara yang mendukung UMKM serta energi terjangkau.

Ekonom FEB UGM lainnya, Sekar Utami Setiastuti, S.E., M.Sc., Ph.D., menyebutkan bahwa sektor manufaktur berbasis ekspor, terutama industri tekstil, alas kaki, elektronik, serta sektor komoditas primer seperti kelapa sawit, karet, dan produk perikanan, paling rentan terhadap ketidakpastian perdagangan global.

Perusahaan manufaktur umumnya bergantung pada pasar ekspor utama seperti AS dan China, membuat mereka rentan terhadap perubahan kebijakan tarif dan perlambatan permintaan global. Untuk mengatasi kerentanan ini, strategi diversifikasi pasar ekspor perlu dipercepat dengan mengembangkan akses ke emerging markets di Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah.

Insentif fiskal, kemudahan pembiayaan ekspor, serta penguatan infrastruktur logistik nasional harus diperluas untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Pendampingan teknis dan dukungan promosi ekspor kepada UMKM juga krusial untuk memperluas basis eksportir baru yang lebih resilien terhadap dinamika global.

Pemerintah dan BI perlu memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi riil di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Dari sisi BI, langkah utama adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kombinasi suku bunga kebijakan yang tetap responsif terhadap tekanan eksternal dan intervensi terukur di pasar valuta asing dan surat berharga.

Adapun dari sisi pemerintah, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan realokasi belanja negara ke sektor-sektor yang paling terdampak oleh konflik perdagangan global, seperti manufaktur berbasis ekspor, pertanian, dan infrastruktur logistik.


You Might Also Like