Dosen UGM ajak publik awasi pemerintah untuk cegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
Pentingnya Pengawasan Publik terhadap Pemerintah
Baru-baru ini, sebanyak 481 kepala daerah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pelantikan ini didominasi oleh pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus), partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, Dosen UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, menilai bahwa dominasi ini tidak menjamin keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah.
Alfath mengungkapkan bahwa ketidaksinkronan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah sering kali berakar pada peraturan perundang-undangan yang tidak selaras. "Persoalannya lebih kepada ketidaksinkronan antara regulasi di pusat dan daerah," ungkapnya di kampus UGM.
Peran Masyarakat Sipil dan Dunia Kampus
Meski kepala daerah baru berasal dari partai pendukung pemerintah, Alfath berharap masyarakat sipil, LSM, dan kaum terdidik di kampus dapat berperan aktif dalam mengkritisi kebijakan yang berpotensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. "Kalau ada potensi korup, ada potensi abuse of power harus dikontrol," tegasnya.
Menurut Alfath, masyarakat di wilayah perkotaan cenderung lebih terdidik dan kritis, sehingga mereka lebih mampu mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, di wilayah kabupaten, dominasi KIM Plus sudah terlihat sejak awal proses pencalonan.
Alfath menekankan pentingnya akses informasi bagi publik agar dapat mengawasi kinerja pemerintah dengan baik. "Publik harus bisa mengakses suara informasi itu dengan baik," tambahnya.
Selain itu, dunia kampus dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mengawal jalannya pemerintahan. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir.
Alfath juga menyoroti bahwa meskipun kepala daerah baru merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah, mereka tetap harus diawasi agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.
"Kita harus memastikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ujarnya.
Pengawasan publik yang efektif dapat menjadi alat kontrol yang kuat untuk menjaga integritas pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Alfath juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan berani menyuarakan pendapat mereka. "Jangan takut untuk berbicara dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai," katanya.
Dengan pengawasan yang ketat dari publik, diharapkan pemerintah dapat bekerja lebih baik dan menghindari tindakan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.
Alfath menutup dengan pesan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat.
