Peran Penting Pers dalam Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat

Pers: Pilar Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

Pers memiliki peran krusial sebagai bagian integral dari masyarakat dan demokrasi. Dalam sejarahnya, pers telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan kebijakan di setiap pemerintahan. Selama lebih dari dua dekade era reformasi, tantangan utama yang dihadapi bukan hanya kebebasan pers, tetapi juga independensi pers itu sendiri.

Dr. Hendry Julian Noor, seorang Dosen Hukum Administrasi Negara di Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa saat ini sebagian pers di Indonesia telah terkooptasi oleh kepentingan tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang fungsi pers dan keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat. Pers seharusnya berfungsi sebagai pengawas informal terhadap kinerja pemerintah. Bayangkan betapa mengerikannya jika seluruh pers sudah terkooptasi oleh kepentingan pemodal.

Tantangan Pers di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menurut Hendry, pers adalah bagian dari hak asasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Kebebasan pers tidak hanya menjadi suara masyarakat, tetapi juga landasan penting dari demokrasi suatu negara. Namun, menilik tantangan pers di era pemerintahan Prabowo-Gibran, Hendry berpesan agar tidak terlalu berharap banyak. Sikap pemerintah yang terpotret di media massa saat ini menunjukkan resistensi terhadap pers.

Sejumlah aksi kritik masyarakat justru tidak direspon dengan baik oleh pemerintah. Padahal, pemerintah seharusnya memahami bahwa kebebasan berpendapat itu ada dan kritik merupakan bagian dari hak tersebut. Kritik dan masukan masyarakat perlu didengar dan dipertimbangkan, bukan dilawan dengan pernyataan-pernyataan tidak responsif.

Hendry mencontohkan fenomena tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial baru-baru ini. Tagar tersebut ditanggapi sebagai sikap tidak nasionalis masyarakat. Padahal, sejatinya masyarakat bukan tidak cinta terhadap tanah air, tetapi merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.

Saya belum melihat apakah pemerintah benar-benar antikritik karena belum ada kasus tindakan terhadap pemberi pendapat. Namun, jika dikatakan sering tidak tepat dalam menanggapi kritik, itu betul. Bagi Hendry, kebebasan pers sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alat check and balance terhadap pemerintah.

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan masyarakat berada di atas kepentingan yang lain. Harapannya, pers mampu berkembang semakin kuat bukan berdasarkan kooptasi atau kepentingan tertentu, tetapi berpihak sepenuhnya pada kepentingan masyarakat.

Pers harus terus berjuang untuk menjadi suara masyarakat dan menjaga independensinya. Ini bukan hanya demi keberlangsungan demokrasi, tetapi juga demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.