Akses Keadilan Hukum Bagi Warga Miskin: Tantangan dan Harapan

Menghadapi Ketidakadilan: Tantangan Warga Miskin

Kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga akses keadilan. Warga miskin sering kali terjebak dalam situasi yang membuat mereka tidak berdaya, bergantung pada pihak berkuasa untuk mendapatkan hak-haknya. Haris Azhar, aktivis HAM, menyoroti bahwa hukum sering memposisikan mereka sebagai pelaku kriminal ketika mempertahankan haknya.

Haris menjelaskan bahwa masyarakat miskin menghadapi tantangan besar dalam memperoleh keadilan. Mereka sering kali dianggap sebagai pelaku kriminal ketika berusaha mempertahankan haknya, terutama dalam kasus-kasus seperti Proyek Strategis Nasional (PSN). Protes mereka sering kali berujung pada kriminalisasi.

Peran Negara dan Organisasi Sosial

Haris mengkritisi alokasi dana bantuan hukum yang belum merata. Meskipun ada dana besar, akses keadilan bagi orang miskin masih terbatas. Organisasi bantuan hukum yang dibiayai negara menghadapi masalah birokrasi dan administrasi, menghambat distribusi bantuan hukum.

Menurut survei internasional 2019, meskipun ada ketersediaan bantuan hukum, tidak semua orang miskin dapat mengaksesnya. Haris menekankan pentingnya peran organisasi sosial yang membantu menyediakan bantuan hukum, meskipun negara belum sepenuhnya sukses dalam hal ini.

Selain kendala hukum, warga miskin juga menghadapi tantangan kesejahteraan. Ketidakseimbangan akses terhadap ilmu dan pekerjaan membuat mereka bergantung pada kelompok berotoritas, menciptakan ketakutan dan ketidakberdayaan.

Haris menegaskan perlunya kesadaran akan keadilan yang lebih luas. Inisiatif dari warga untuk membangun struktur keadilan sendiri sangat penting. Dengan demikian, negara dapat mencontoh dan mulai berbenah.

Menutup pembahasannya, Haris mengajak masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada negara. Ia menekankan pentingnya inisiatif warga dalam membangun keadilan yang lebih adil dan merata.