Strategi Indonesia di Tengah Gejolak Geopolitik Global
Kondisi geopolitik global saat ini sedang mengalami ketegangan, terutama di wilayah Rusia-Ukraina, Timur Tengah, dan Indo-Pasifik. Sebagai negara yang terletak di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi konflik yang mungkin terjadi sewaktu-waktu. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio menegaskan pentingnya kesiapan ini dalam seminar 'Dinamika Geomaritim Kawasan Indonesia' di UGM.
Posisi Strategis Indonesia
Indonesia memiliki posisi strategis yang rentan terhadap potensi konflik, terutama karena berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga. Beberapa permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan dapat menjadi sumber konflik. Wilayah Indo-Pasifik, termasuk Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, berpotensi menjadi medan perang, terutama dengan ambisi Tiongkok untuk menjadi negara adidaya.
Tiongkok telah meningkatkan kehadiran militernya dengan menambah pangkalan angkatan laut di 37 negara dan mengklaim wilayah laut di Laut Cina Selatan. Mereka juga menarik diaspora untuk memajukan negara mereka setelah belajar di negara-negara barat.
Peran Amerika Serikat dan Kerja Sama Regional
Amerika Serikat telah membentuk strategi Indo-Pasifik untuk menangkal pergerakan Tiongkok, terutama di sektor ekonomi dan pertahanan. Laut Cina Selatan menjadi arena bagi negara-negara ini untuk menunjukkan kekuatan militer mereka. Indonesia berupaya mengajak negara-negara Asia di kawasan tersebut untuk bekerja sama guna meminimalkan konflik.
Alumnus prodi S3 Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana UGM, menegaskan bahwa Indonesia harus terus bersiap menghadapi setiap kondisi dalam iklim geopolitik dunia saat ini. 'Kalau cinta damai, kita pun harus siap berperang,' pungkas Marsetio.
Dosen Kajian Budaya dan Media, SPs UGM, Budiawan, S.S., M.A., Ph.D., menuturkan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia belum sepenuhnya berpikir secara kemaritiman. Pemerintah baru mulai fokus pada isu ini sejak reformasi dengan pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 1999.
Budiawan menekankan perlunya perubahan pola pikir masyarakat menjadi masyarakat maritim untuk menyongsong Indonesia sebagai poros maritim dunia. 'Apalagi sekarang dengan kondisi geopolitik dunia, diperlukan kesadaran mengenai kemaritiman,' tambahnya.
Indonesia perlu mengadopsi strategi yang tepat untuk menghadapi dinamika geopolitik ini. Kerja sama regional dan peningkatan kesadaran kemaritiman menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.