Dalam sebuah momen yang sangat penting, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan tawaran konsesi tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan, khususnya Nahdliyin. Ini adalah kali pertama pemerintah memberikan kesempatan ini kepada ormas, yang menunjukkan niat untuk melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Tawaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi komunitas dan meningkatkan partisipasi ormas dalam pembangunan ekonomi daerah.
Menurut Koordinator Nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Ayu Rikza, langkah Jokowi ini bukan hanya sekadar formalitas. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik di Indonesia. Dalam pidatonya di Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) pada 22 Desember 2021, Jokowi meminta ormas Islam terbesar di dunia ini untuk membentuk badan usaha yang dapat mengurus konsesi di sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan.
Reaksi dari PBNU sangat positif. Mereka melihat tawaran ini sebagai niat baik dari negara untuk membagi sumber daya secara adil. Ketua PBNU Bidang Pemberdayaan Perekonomian, Erman Suryaman, menyatakan bahwa mereka akan memanfaatkan konsesi ini dengan sebaik-baiknya, terutama menjelang satu abad NU pada tahun 2023. Namun, ada juga kritik terhadap inisiatif ini, terutama terkait dengan Forum R20 yang dianggap tidak mewakili suara umat yang tertindas.
Dengan langkah ini, Jokowi tidak hanya memberikan konsesi tambang kecil, tetapi juga membuka peluang bagi PBNU untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini bisa menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia. Namun, tantangan dan kritik tetap ada, dan penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa inisiatif ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
