Peningkatan pekerja informal memerlukan kebijakan ekonomi inklusif yang kuat. Bagaimana pemerintah bisa merespons?
Jumlah pekerja informal di Indonesia terus meningkat, terutama setelah pandemi dan gelombang PHK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), porsi pekerja informal mencapai titik terendah pada 2020 dengan 56,64 persen. Namun, angka ini melonjak menjadi 59,62 persen pada Februari 2021, terus naik menjadi 59,97 persen pada 2022, dan mencapai 60,12 persen pada 2023.
Penyebab Peningkatan Pekerja Informal
Menurut Dr. Hempri Suyatna, dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM, peningkatan ini dipicu oleh gelombang PHK di sektor manufaktur. Banyak yang beralih ke sektor informal karena fleksibilitas dan minimnya persyaratan masuk, seperti kualifikasi pendidikan. Modal kecil juga membuat sektor ini menarik, terutama di bidang perdagangan dan jasa.
Sektor informal memang memberikan dampak positif, seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, ada sisi negatifnya, seperti berkurangnya penerimaan pajak dan gangguan tata kota akibat pedagang kaki lima yang berjualan di area publik.
Perlunya Kebijakan Ekonomi Inklusif
Hempri menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja informal, yang mayoritas tidak memiliki akses jaminan sosial. Pemerintah harus mendorong ekonomi inklusif, menjadikan sektor informal bagian penting dari pembangunan ekonomi.
Pendekatan kebijakan harus memperhatikan karakteristik pekerja informal. Ini termasuk memberikan akses ke jaminan sosial seperti usia tua, kematian, dan kecelakaan kerja. Dengan demikian, sektor informal dapat berkembang tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi negara.
Pemerintah perlu mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem ekonomi formal. Ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif pajak, pelatihan keterampilan, dan akses ke modal usaha. Selain itu, regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor informal harus diperkuat.
Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan kebijakan yang tepat, sektor informal bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Di tengah tantangan ekonomi global, Indonesia perlu memperkuat kebijakan ekonomi inklusif. Ini bukan hanya tentang mengatasi peningkatan pekerja informal, tetapi juga tentang membangun fondasi ekonomi yang lebih adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.
