Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya.
Pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi otonom; kewenangan fungsional lingkup regional atau daerah; lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.
Desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah.
Pengertian Desentralisasi Menurut Para Ahli
1. Rondenelli (2011)
Desentralisasi berarti pemindahan atau penyerahan perencanaan, membuat keputusan atau otoritas manajemen dari pemerintah pusat dan perwakilannya kepada organisasi lapangan, unit-unit pemerintah yang lebih rendah, badan hukum publik, penguasa wilayah luas maupun regional, para ahli fungsional, ataupun kepada organisasi non pemerintah.
2. Hendratno (2009)
Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom).
3. Elizabeth (2004)
Desentralisasi adalah mentransfer kekuatan dari pusat ke tingkat regional/daerah dengan memberikan fungsi-fungsi manajemen kepada otoritas lainnya.
Berdasarkan berbagai pendapat tentang desentralisasi diatas, maka desentralisasi dapat diartikan sebagai proses penyerahan wewenang dan tanggung jawab yang semula adalah urusan pemerintah pusat atau nasional kepada pemerintah daerah atau lokal agar urusan-urusan tersebut menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah.
Jenis-Jenis dan Contoh Desentralisasi
Desentralisasi berdasarkan level atau tingkat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah secara luas dibagi menjadi empat jenis, yaitu:
a) Deconcentration
Penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementrian badan pemerintah.
b) Delegation
Perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi diluar struktur birokrasi regular dan hanya di kontrol oleh pemerintah pusat secara tidak langsung.
c) Devolution
Pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintah secara subnasional dengan aktivitas yang substansial berada dikantor pemerintah pusat.
d) Privatization
Memberikan semua tanggung jawab atau fungsi-fungsi kepada organisasi non-pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah (Rodenelli dalam Muluk, 2009:12).
Pendapat lain juga diungkapkan oleh Rondinelli (2000) sebagaimana dikutip oleh Taufiq (2010:6) yang membagi jenis desentralisasi berdasarkan bidang kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, yaitu:
1. Desentralisasi Politik, desentralisasi yang berkaitan dengan peningkatan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan publik.
2. Desentralisasi Administrasi, berupa pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan Negara.
3. Desentralisasi Fiskal, desentralisasi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional.
4. Desentralisasi Ekonomi atau Pasar, desentralisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi dunia usaha dan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respon terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme pasar.
Alasan Digunakannya Desentralisasi
Sarundajang (2002) sebagaimana yang dikutip dari Khusaini (2006:74-75) memberikan alasan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu:
(a) Dari segi politik adalah untuk menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, sebagai wujud demokrasi melalui dukungan terhadap politik serta kebijakan nasional dalam rangka pembangunan.
(b) Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan yang bervariasi melalui berbagai bidang yang dibutuhkan masyarakat.
(c) Dari segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui usaha pemberdayaan masyarakat.
(d) Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
Kelebihan Desentralisasi
Pada dasarnya, salah satu kelebihan utama dari desentralisasi adalah untuk membuat sistem yang lebih efisien. Selain itu, berikut beberapa kelebihan lainnya;
• Pengawasan serta kontrol yang lebih baik.
• Mendorong akuntabilitas dan transparansi.
• Mengembangkan lebih banyak pemimpin.
• Bisa membantu organisasi tumbuh secara keseluruhan.
• Komunikasi yang lebih efisien.
• Kemudahan ekspansi.
• Melahirkan inovasi dan fleksibilitas.
• Pengambilan keputusan cepat.
Kelemahan Desentralisasi
Meskipun terlihat membawa banyak dampak positif, dilansir dari Pintu Academy, terdapat beberapa kekurangan dari sistem desentralisasi dalam suatu organisasi, yaitu:
• Menimbulkan potensi persaingan yang tidak sehat.
• Kesulitan koordinasi organisasi secara keseluruhan.
• Kemungkinan terjadinya tumpang-tindih pengambilan keputusan dan tanggung jawab.
• Tidak ideal bagi organisasi yang baru berdiri.
