Pemberian nama Jalan Ahmed Soekarno di Ibu Kota Turki, Ankara ternyata tidak cuma-cuma. Kini pemerintah Turki juga meminta hal serupa kepada pemerintah Indonesia. Kontroversi pun terjadi lantaran tokoh yang diusulkan menjadi nama jalan di Jakarta tersebut adalah Mustafa Kemal Ataturk.
Cerita kontroversi ini bermula saat Kedutaan Besar RI di Ankara, Turki sebelumnya telah mengusulkan mengubah nama jalan di depan gedungnya dari semula Jalan Holland menjadi Jalan Soekarno. Permintaan itu pun telah diterima oleh otoritas Turki. Namun kini Pemerintah Turki ganti meminta untuk mengubah nama salah satu jalan di dekat Kedubes Turki di Jakarta dengan Jalan Ataturk.
Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa penamaan jalan di Jakarta dengan nama Bapak Bangsa Turki itu merupakan praktik tata karma dalam diplomatik. Hal ini karena Pemerintah Turki sebelumnya telah memenuhi permintaan Indonesia terkait nama jalan di Ankara.
"Sebagai simbol kedekatan kedua bangsa yang sudah dimulai sejak abad ke-15, pemerintah Turki setuju memenuhi permintaan Indonesia untuk memberikan nama jalan di depan KBRI Ankara dengan nama Bapak Proklamasi kita, Ahmet Sukarno, nama yang dikenal di Turki," kata Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Menurut dia, sesuai tata karma diplomatik, Indonesia pun akan memberikan nama jalan di Jakarta dengan nama jalan Bapak Bangsa Turki yakni Mustafa Kemal Ataturk.
Dia pun menekankan bahwa pemerintah Turki akan menentukan nama jalan tersebut nantinya, bukan dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah daerah DKI Jakarta.
"Kita masih menunggu usulan resmi nama jalan tersebut. Apapun itu nanti, pasti itu mewakili harapan pemimpin dan rakyat Turki," kata Iqbal.
Kabar nama jalan Ataturk di Ibu Kota ini pun sudah sampai ke telingan Wagub DKI, Riza Patria. Menurut Riza, lokasi jalan yang akan diberikan nama Mustafa Kemal Ataturk, masih dicari lokasinya, apakah di Menteng Jakarta Pusat atau di lokasi lainnya. "Nanti disampaikan pada waktunya," ucapnya.
Usulan Ataturk menjadi nama jalan di Indonesia ini pun menuai protes dari berbagai kalangan di Tanah Air. Salah satunya dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid.
Hidayat mengaku mendukung penguatan hubungan Indonesia dengan Turki, namun menolak wacana penyematan nama tokoh anti demokrasi, Islamophobia, dan bapak sekulerisme Turki, Mustafa Kemal Attaturk, menjadi nama jalan di Jakarta.
Selain tidak cocok dengan karakteristik Jakarta dan Indonesia yang religius dan demokratis, menurut Hidayat penamaan Attaturk menjadi jalan di Jakarta tidak sesuai (kufu) dengan ketokohan Soekarno yang tidak anti Islam, tidak anti Arab, religius dan tidak sekuler, serta demokratis.
Menurut HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, apabila wacana tersebut dihadirkan sebagai tata krama diplomatik karena Turki telah menyematkan nama proklamator Indonesia, Ahmet Soekarno, sebagai jalan di depan KBRI Ankara, maka Pemerintah Indonesia bisa mengusulkan nama-nama yang lain selain Attaturk.
"Yaitu nama-nama Tokoh Turki yang tidak kontroversial dan menghadirkan penguatan hubungan karena nama-nama itu begitu harum diterima masyarakat luas di Indonesia. Seperti Sultan Muhammad al Fatih atau tokoh Sufi Jalaludin ar Rumi," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (18/10/2021).
Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa masalah ini sudah jadi perhatian masyarakat luas, yang mayoritas mutlaknya menyatakan menolak, secara rasional dan argumentatif. Tercatat pihak Pimpinan MUI Pusat, PP Muhammadiyah, Sekjend PBNU, KAHMI, Ketua MUI DKI, Wakil Ketua MPR, Ketua BKSAP DPRRI, Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS, telah sampaikan penolakan mereka secara terbuka.
"Dalam 3 titik reses kemarin di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, saya juga menerima aspirasi dari 3 komunitas warga (para Pimpinan RT/RW, Pimpinan Pengajian Shubuh dan Pimpinan Jawara Betawi), yang secara terus terang menyampaikan keberatan serta penolakan mereka atas wacana penamaan jalan di Menteng Jakarta dengan nama Mustofa Kemal Ataturk. Aspirasi dari banyak kelompok masyarakat yang menolak ini tentunya juga sudah dibaca oleh pihak Turki. Karenanya penting menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, Pemprov DKI Jakarta dan pihak Kedubes RI di Ankara," ungkapnya.
Semua pihak di Indonesia kata HNW mendukung penguatan hubungan RI dengan Turki. Tetapi masih banyak nama-nama tokoh Turki yang terhormat dan tidak kontroversial, dan diterima Umat Islam di Indonesia. Seperti Sulaiman Al Qanuny, Muhammad Al Fatih, atapun penyair Islam dan tokoh Sufi yang lama menetap di Turki Jalaludin Rumi, yang bisa menjadi simpul penguat hubungan kedua belah pihak," tambahnya.
HNW menjelaskan, pemberian nama hendaknya memang dalam rangka saling menghormati, tetapi tidak harus beraroma resiprokal, timbal balik. Maroko misalnya, sudah memberikan nama Soekarno untuk jalan di Rabath, karena penghormatan mereka atas jasa Soekarno terhadap bangsa-bangsa di AsiaAfrika, dan Gerakan Non Blok, tanpa meminta nama Raja Maroko dijadikan sebagai nama jalan di Jakarta.
Selain itu, meski sama-sama bergelar Bapak Bangsa, ada perbedaan yang mendalam antara Soekarno dan Attaturk. "Bung Karno tidak memotong akar sejarah Bangsa Indonesia, dengan memaksakan ideologi impor. Bung Karno tidak mensekulerkan Indonesia. Beliau hadirkan Pancasila sebagai ideologi negara yg digali dari budaya dan sejarah Indonesia. Karenanya dalam Pancasila ada Ketuhanan YME. Bung Karno juga tidak anti Islam/Arab, apalagi melarang bacaan sholat dan adzan pakai bahasa Arab dan mengubahnya pakai bahasa Indonesia. Bung Karno menumbuhkan Nasionalisme dengan menumbuhkan demokrasi tapi bukan demokrasi sekuler liberal. Karenanya Bung Karno tetap menghormati Agama bahkan merestui diadakannya Kementrian Agama. Bung Karno juga tidak menghapus kerajaan-kerajaan2 Islam di Indonesia, Bung Karno malah mendapatkan dukungan dari kerajaan-kerajaan Islam Mataram, Siak, hingga Pontianak. Sedangkan Ataturk justru melakukan sebaliknya," jelasnya.
Karena itu kalau nama Soekarno akan dipakai di Ankara Turki, sebagaimana sudah dipakai di Rabath Maroko, wajar saja, karena jasa-jasa Bung Karno seperti dengan adanya Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok. Kalaupun Kemal Ataturk, dengan Kemalismenya yang sekuler liberal dan anti demokrasi itu dinilai banyak jasanya pada sejarah Turki modern, ya itu adalah untuk Turki, tapi tidak untuk Indonesia, karena Kemalisme (ajaran Ataturk) itu tidak sesuai dengan Pancasila dan warisan kenegarawanan Bung Karno, yang demokratis, menghormati Agama dan tidak sekuler liberal.
Oleh karenanya, HNW kembali menegaskan dukungannya untuk penguatan hubungan Indonesia dengan Turki. Tetapi seharusnya hubungan yang baik antara Turki dan Indonesia itu ditingkatkan dengan berbagai terobosan positif. Tidak malah diciderai dengan wacana penamaan jalan yang kontroversial seperti ini. "Karena saya juga tidak yakin bahwa pihak Pemerintah Turki lah yang mengusulkan nama Kemal Pasya Ataturk untuk nama jalan di Jakarta ibukota Indonesia. Karena pastilah Pemerintah Turki dibawah Erdogan menghormati Indonesia dan Sejarah perjuangan Indonesia yang tidak Sekuleristik Liberal apalagi anti Agama Islam, sebagaimana ditampilkan oleh Ataturk"ujarnya.
Apalagi, jelas HNW, Presiden Turki Rajab Tayyib Erdogan adalah Tokoh Bangsa Turki yang di berbagai acara internasional selalu menyerukan penolakan terhadap Islamophobia, suatu perilaku yang nampak jelas dalam jejak sejarahnya Kemal Pasya Ataturk. "Ini yang mestinya dipahami dan disampaikan oleh pihak Indonesia, seperti Wagub DKI, serta Dubes di Ankara. Pemberian nama jalan, hendaknya menjadi salah satu cara untuk dapat meningkatkan hubungan dan menguatkan kerjasa sama yang saling menguntungkan, maka akan jadi kontra produktif bila yang diajukan adalah nama yang kontroversial, seperti Kemal Pasya Ataturk, dan jadi bahan polemik berkepanjangan, apalagi yang sampai dirasakan sebagai mengabaikan aspirasi banyak pihak termasuk tokoh-tokih Betawi yang juga bisa menyakiti perasaan kolektif Umat Islam di Jakarta (Indonesia), pihak yang telah turut berjuang hadirkan kota Jakarta, yang menjadi Ibukota Republik Indonesia," pungkasnya.
