Menghadapi Deindustrialisasi: Tantangan Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia

Deindustrialisasi dan Dampaknya pada Ekonomi Indonesia

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam bentuk deindustrialisasi. Penurunan sektor industri atau manufaktur terlihat dari banyaknya pabrik yang tutup dan gelombang PHK yang melanda berbagai daerah. Sektor industri, investasi, dan ekspor adalah pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat memicu peningkatan pengangguran dan kemiskinan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya.

Dalam Kuliah Bestari Spesial Ramadhan bertajuk 'Liberalisasi Perdagangan, Kran Impor dan Dampak Deindustrialisasi', para ahli membahas tantangan ini. Mari Elka Pangestu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama, menyoroti dampak dinamika ekonomi global terhadap stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, diperlukan penyesuaian kebijakan ekonomi untuk mengimbangi dampak tersebut.

Strategi Mengatasi Deindustrialisasi

Arief Anshory Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional, menyatakan bahwa deindustrialisasi adalah bagian dari transformasi struktural ekonomi. Namun, jika terjadi secara prematur, ini bisa menjadi masalah. Indonesia masih memiliki peluang untuk industrialisasi dari sisi pendapatan, tetapi hampir kehilangan momentum dari sisi pekerjaan. Ini bisa menyebabkan kurangnya lapangan kerja, terutama jika fokus pada sektor padat sumber daya alam.

Didik Junaidi Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, menyarankan pendekatan 'outward looking' dengan model 'flying geese' seperti yang dilakukan Jepang. Menurutnya, investasi, industri, dan ekspor adalah kunci pertumbuhan ekonomi masa depan. Deindustrialisasi dapat menyebabkan pengangguran dan masalah sosial lainnya.

Yanuar Nugroho menyoroti bahwa meskipun angka pengangguran Indonesia membaik, tren negatif muncul di awal tahun 2025. Pengangguran struktural dapat menyebabkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan konflik sosial. Ia merekomendasikan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi masalah ini.

Prof. M. Baiquni, Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, menekankan pentingnya solusi akademis untuk masalah bangsa. Kuliah Bestari ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mendalam untuk masa depan.